Rencana Akreditasi SPK PAUD Perlu Sosialisasi

Jakarta- Sebanyak 128 sekolah internasional tingkat PAUD yang kini berubah status menjadi Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) PAUD akan menghadapi penilaian dari Badan Akreditasi Nasional (BAN).

Menurut Prof. Dr. Yatim Rianto, M.Pd, anggota BAN,  tahap akreditasi direncanakan mulai bulan Mei 2015 mendatang dan ditargetkan akan selesai pada tahun 2016. ”Mekanismenya, pengelola SPK PAUD mengajukan usulan untuk dilakukan akreditasi, dan kami lantas menindaklanjutinya dengan menilai melalui instrumen yang sudah kami tetapkan, ”ujar guru besar Universitas Negeri Surabaya (Unesa) itu.

Menurutnya, saat ini pihaknya sedang menyusun instrumen penilaian akreditasi. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan studi pendahuluan atau observasi untuk memperoleh masukan dari beberapa pengelola SPK PAUD yang terpilih. Ada enam SPK PAUD yang terpilih untuk dilakukan observasi tersebut, yakni Australian International School (AIS) dan Bina Bangsa di Jakarta, Surabaya Intercultural School (SIS) dan Sekolah Ciputra An IB World School di Surabaya, serta Gandhi Memorial School dan Canggu Community School di Bali.

Pada Kamis, (12/3/2015) kemarin, Yatim Rianto dan anggota BAN lainnya, , Prof. DR. Ir. Hj. Netti Herawati. M.S, melakukan studi pendahuluan ke Sekolah Ciputra An IB World School yang berlokasi di Perumahan Citra Land, Surabaya. Di sekolah yang berdiri sejak tahun 1995 tersebut terdapat saat ini terdapat 60 siswa TK A dan TK B serta 60 siswa Kelompok Bermain.

Dikatakan Gatot Samuel M.Pd, Kepala Sekolah Tingkat Taman Kanak-Kanak Sekolah Ciputra, mulai tahun 2005, pihaknya menjalin kerjasama melalui adopsi penerapan kurikulum dengan International Baccalaureate (IB) Wilayah Asia Pasifik yang berpusat di Singapura.

Soal rencana akreditasi, dikatakan Samuel, pihaknya membutuhkan penjelasan yang lebih rinci. Namun, ia menegaskan, pihaknya siap mengikuti aturan pemerintah.

Netty pun mengajukan beberapa pertanyaan terkait kurikulum pembelajaran kompetensi guru, pembiayaan, SOP keamanan dan perlindungan peserta didik, serta mekanisme evaluasi. Hal-hal tersebut merupakan sebagian dari instrumen penilaian akreditasi.

Dalam kesempatan itu, Samuel mempertanyakan tentang mekanisme memperoleh Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN). ”Kami sudah mencoba mengajukan ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya, namun katanya mereka tidak berwenang, mohon pencerahan, ”ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Netty meminta agar guru-guru Sekolah Ciputra mengajukan uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat kompetensi ke Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK). Ia juga meminta agar pengelola sekolah memiliki bundel dokumen terkait berbagai aturan PAUD.

Yatim Rianto menuturkan, pada April mendatang akan dilakukan sosialisasi akreditasi, khususnya terhadap sebanyak 126 SPK PAUD yang sudah terdaftar resmi di Ditjen PAUDNI. ”Kami berharap, mulai sekarang disusun draft pengajuan akreditasi sehingga pada saat sosialisasi diketahui kekurangannya dan tinggal dilengkapi atau diperbaiki sehingga lebih cepat diproses, ”katanya.

Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) merupakan perubahan status dari sekolah internasional yang diselenggarakan atau dikelola atas dasar kerja sama penyelenggaraan, atau pengelolaan antara lembaga pendidikan asing dengan lembaga pendidikan Indonesia pada jalur formal atau nonformal.

Perubahan status tersebut  berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan Indonesia. Melalui Permendikbud tersebut, sekolah yang mengadopsi  kurikulum asing harus berstatus  satuan pendidikan kerjasama. (Yanuar/Teguh)

Sumber : http://paudni.kemdikbud.go.id/

Share this post