6 Juta Anak Belum Tersentuh PAUD

Salam Sejahtera kali ini kami akan informasikan kembali bahwa, kurang lebih 6 Juta Anak Belum Tersentuh PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) yang bersumber dari Website Koran Sindo.

Sumber Gambar BeritaSatu.com
Menteri BUMN Rini Soemarno dan Direktur Utama Askrindo Antonius Chandra S Napitupulu (kanan) bercengkrama bersama anak-anak paud binaan askrindo usai mengikuti Jalan Sehat Semangat BUMN dalam rangka HUT Kementerian BUMN ke 18, di Jakarta, Minggu (24/4/2016). BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal (ga photo)

JAKARTA - Jutaan anak di Indonesia ternyata belum tersentuh pendidikan usia dini. Di masa mendatang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mewacanakan wajib belajar (wajar) bagi anak usia dini.

Saat ini Kemendikbud melakukan pemetaan mengenai pendidikan bagi anak usia 3-6 tahun di Indonesia. Hasil sementara menyebutkan dari 19 juta anak usia dini, masih ada sekitar 6 juta anak yang belum tersentuh pendidikan anak usia dini (PAUD). Penyebabnya beragam mulai dari kendala geografis, kondisi sosial-budaya hingga persoalan ekonomi orang tua. “APK (angka partisipasi kasar) PAUD kita itu kan baru 72 %. Nah ini 28%-nya belum terlayani PAUD di daerah-daerah pelosok,” kata Dirjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Harris Iskandar seusai peringatan Hari Perempuan Sedunia bersama 9 organisasi perempuan di Kantor Kemendikbud kemarin.

Harris menjelaskan, ke depan memang direncanakan ada wajib belajar PAUD di Indonesia. Namun untuk menuju ke sana Kemendikbud perlu melakukan pemetaan terlebih dulu. Menurut Harris, baru dua tahun ini pihaknya melakukan pemetaan PAUD. Lengkap mulai dari nama per anak hingga lembaga PAUD tempat mereka belajar akan direkam di data pokok pendidikan (dapodik). Harris menuturkan, Ditjen PAUD sudah memberikan bantuan operasional pendidikan (BOP) PAUD yang dari tahun ke tahun nilainya ditingkatkan.

Tahun lalu, menurut dia, bantuan diturunkan senilai Rp2,35 triliun, lalu tahun ini Rp3,5 triliun, dan tahun depan naik menjadi Rp4 triliun. “Kalau BOP kita naikkan lama-lama kan bisa meng-cover seluruh operasional. Harapan saya tanpa bikin wajib PAUD ini (kenaikan BOP) bisa jadi 100% (APK)-nya,” dia berharap. Mantan atase pendidikan ini menjelaskan, selain dana dari Kemendikbud, sekarang ada dana desa untuk mengembangkan PAUD.

Dia menuturkan, dalam Indeks Membangun Desa ada skema pendanaan untuk membangun PAUD. Dia yakin dana desa bisa membantu 6 juta anak yang belum terlayani PAUD tersebut. Dia mengaku sudah melakukan pembicaraan secara informal dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes) agar di setiap desa ada PAUD. “Kami berharap dana desa tidak hanya dimanfaatkan untuk infrastruktur, tetapi juga untuk menunjang layanan dasar, termasuk pendidikan anak usia dini,” katanya.

Sementara itu Ketua Gerakan Perempuan Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Hetifah Sjaifudian mengatakan, kualitas pendidikan khususnya untuk anak usia dini dan pendidikan keluarga di Indonesia belum merata. Hanya sebagian masyarakat Indonesia yang telah menikmati pendidikan usia dini. “Mereka yang miskin, kaum marginal, yang hidup di daerah terpencil, pedalaman dan perbatasan masih banyak yang belum mendapat kesempatan untuk mengenyam pendidikan berkualitas,” katanya.

Anggota Komisi II DPR itu menjelaskan, pemerintah harus bekerja sama lintas instansi untuk mewujudkan pendidikan bagi semua. Sebab, menurut dia, pendidikan adalah alat perubahan yang paling tepat dan strategis menuju perbaikan nasib. Pendidikan juga faktor yang bisa mewujudkan kesetaraan gendersertauntukmewujudkan hak-hak perempuan dan anak. Hetifah mengatakan, hak pendidikan bagi perempuan tidak terbatas pada pendidikan formal di sekolah, tetapi juga pada pendidikan formal dan informal yang dilakukan komunitas dan kelompok.

Mereka juga menyadari bahwa PAUD dan pendidikan keluarga khususnya bagi kaum ibu sangat berpengaruh pada generasi mendatang. “Hari ini kami 9 organisasi perempuan yang tergabung dalam Gerakan Perempuan Cinta Pendidikan menyatakan sikap. Pertama, perempuan miskin dan kaum marginal bisa mengenyam pendidikan, perempuan dapat memperoleh pendidikan luar sekolah, dan anak perempuan serta remaja perempuan bisa mendapatkan kesempatan setara untuk mengembangkan potensi hingga kuliah,” jelasnya.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi X DPR Ferdiansyah menilai tidak perlu ada wajib belajar PAUD agar 6 juta anak bisa terlayani pendidikan di usia dini. Sebagai ganti, menurutnya, adalah sosialisasi kepada orang tua mengenai betapa penting PAUD pada anak usia 0-6 tahun demi perkembangan otak dan fisik anak. “Pemerintah inventarisasi 6 juta anak itu. Lalu undang orang tuanya untuk sosialisasi. Diberikan pembekalan agar mereka masukkan anaknya ke PAUD,” terangnya. Politikus Golongan Karya itu menjelaskan, pemerintah bisa menunjuk satu PAUD inti sebagai pendamping PAUD-PAUD di wilayah itu.

PAUD inti diperlukan supaya bisa membimbing PAUD-PAUD kecil dalam hal metode pendidikan usia dini yang sesuai dengan kurikulum. Selain itu Kemendikbud bisa memberikan bantuan operasional kepada anak usia dini yang tidak mampu tersebut. Ferdi menekankan, perlu diperhatikan bawa anak usia dini jangan diajari baca, tulis, dan hitung, melainkan cukup diperkenalkan saja dengan metode yang menyenangkan. Yang penting adalah agar setiap anak bisa dididik karakternya agar bisa mandiri. Ferdi mengatakan, ajari anak juga agar waspada penculikan yang saat ini masih mengancam.

“Selain itu guru harus bisa mengajari mereka bermain mainan tradisional. Ajari mereka sopan santun dan kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar,” sebutnya.

Neneng zubaidah

Sumber : Koran Sindo